Antrean BBM dari Kalteng hingga Sulsel, Stok Ada tapi Mengapa Sulit Didapat?

Fasilitas tersebut diprioritaskan untuk kendaraan roda dua.

Pengisian Pertalite di fasilitas modular dibatasi maksimal 3 liter per sepeda motor.

Sistem ganjil-genap juga tetap diterapkan di lokasi tersebut.

Tujuannya adalah menambah titik pengisian baru agar pengendara sepeda motor tidak seluruhnya terkonsentrasi di SPBU reguler.

Pemprov Sulsel Minta Tambahan Kuota BBM 30 Persen

Setelah melakukan evaluasi bersama Forkopimda dan Pertamina, Pemprov Sulawesi Selatan mengambil langkah lebih jauh.

Pemprov mengusulkan penambahan kuota BBM sekitar 30 persen kepada pemerintah pusat.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pasokan Pertamina sebenarnya telah ditingkatkan. Pada salah satu gambaran penyaluran yang disampaikan pemerintah daerah, pasokan yang sebelumnya sekitar 700 KL disebut telah meningkat hingga 1.300 KL, tetapi antrean masih terjadi.

Karena itu, Pertamina diminta menganalisis besarnya migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi menuju produk subsidi untuk menentukan kebutuhan riil tambahan kuota Sulawesi Selatan.

Andi Sudirman menegaskan penerapan ganjil-genap hanya bersifat sementara.

Kebijakan tersebut akan dicabut secara bertahap setelah pasokan dan antrean dinilai kembali terkendali.

Ada Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Pemerintah juga menyoroti indikasi penyalahgunaan.

Bahlil sebelumnya menyebut ditemukan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi dalam kapasitas sangat besar untuk membeli BBM bersubsidi.

Praktik semacam itu berpotensi membuat stok SPBU terkuras jauh lebih cepat dibanding pembelian normal masyarakat.

Pemprov Sulsel bersama aparat kepolisian juga menyatakan akan menyisir dugaan distribusi ilegal BBM subsidi untuk kepentingan industri atau penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.

Pertamina Sampai Ubah Kapasitas Pertamax Jadi Pertalite

Besarnya perubahan pola konsumsi membuat Pertamina melakukan penyesuaian fasilitas.

Sebagian kapasitas pengisian Pertamax di sejumlah SPBU Makassar, Gowa dan Maros dialihkan untuk memperbesar pelayanan Pertalite.

Langkah ini memperlihatkan bahwa persoalan bukan hanya menyangkut berapa banyak BBM tersedia, tetapi juga jenis BBM apa yang paling banyak dicari masyarakat.

Ketika permintaan berubah cepat dari BBM nonsubsidi menuju Pertalite, infrastruktur penyaluran yang sebelumnya dirancang berdasarkan pola konsumsi normal harus ikut disesuaikan.

Jadi, Apakah Indonesia Sedang Kekurangan BBM?

Berdasarkan data yang tersedia, belum tepat menyimpulkan antrean Palangka Raya dan Makassar sebagai bukti bahwa Indonesia secara nasional sedang kehabisan BBM.

Yang terlihat justru adalah beberapa masalah berbeda yang terjadi hampir bersamaan.

Di Kalimantan Tengah, catatan Cyrustimes menunjukkan persoalan telah berulang sejak Mei, kemudian muncul di Lamandau dan kembali membesar di Palangka Raya.

Kemarau, karhutla, keterlambatan mobil tangki, kapasitas distribusi hingga pengawasan penjualan menjadi bagian dari persoalan.

Di Sulawesi Selatan, tekanan lebih besar datang dari lonjakan permintaan BBM subsidi, perpindahan konsumen dari produk nonsubsidi, dugaan penyalahgunaan serta ketidakseimbangan antara pola penyaluran dan permintaan baru.

Besarnya persoalan terlihat dari langkah pemerintah yang sampai menerapkan ganjil-genap, mengatur waktu pengisian truk, menyiapkan Modular SPBU dan mengusulkan penambahan kuota BBM 30 persen.

Stok Ada, Tetapi Mengapa Antrean Tetap Panjang?

Palangka Raya dan Makassar memberi satu pelajaran yang sama.

Stok BBM tersedia di tingkat terminal belum tentu berarti masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa antrean.

BBM masih harus didistribusikan dari terminal menuju SPBU, ditempatkan pada fasilitas penyimpanan yang sesuai, kemudian disalurkan melalui dispenser yang kapasitasnya terbatas.

Jika permintaan melonjak mendadak, armada distribusi terlambat atau terjadi pembelian dalam jumlah tidak normal, antrean dapat terbentuk meskipun stok regional secara keseluruhan belum habis.

Itulah sebabnya persoalan BBM tidak cukup dijawab dengan kalimat “stok aman”.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa stok tersebut benar-benar dapat sampai ke SPBU dalam jumlah dan waktu yang sesuai kebutuhan.

Harga Minyak Dunia Bisa Menambah Tekanan

Situasi terjadi ketika harga minyak dunia juga berada pada level tinggi.

Pemerintah memilih mempertahankan harga Pertalite dan Solar subsidi hingga akhir 2026, sementara sejumlah BBM nonsubsidi telah mengalami penyesuaian harga.

Semakin besar selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi, semakin besar pula insentif konsumen untuk beralih ke Pertalite atau Solar subsidi.

Fenomena di Sulawesi Selatan menjadi gambaran nyata bagaimana perubahan pola konsumsi dapat memberi tekanan besar terhadap sistem distribusi.

Bagi Kalimantan Tengah, persoalannya lebih kompleks karena distribusi energi juga berhadapan dengan kondisi geografis, kemarau dan karhutla.

Catatan Cyrustimes dari Mei hingga September menunjukkan antrean BBM Kalteng bukan lagi kejadian satu kali.

Sementara Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa ketika tekanan permintaan membesar, pemerintah bahkan dapat sampai mengambil kebijakan pembatasan sementara seperti ganjil-genap.

Karena itu, pertanyaan besar berikutnya bukan sekadar “apakah stok BBM tersedia?”

Yang lebih penting adalah: berapa banyak BBM benar-benar sampai ke SPBU, seberapa cepat distribusinya, siapa yang membelinya, dan apakah alokasinya masih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.