Harga TBS Sawit Anjlok, DPRD Kalteng Desak Kepala Daerah Segera Bertindak

DPRD Kalteng Desak Kepala Daerah Segera Bertindak

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Merosotnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani mendapat perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret agar penurunan harga tidak semakin menekan pendapatan petani sawit, khususnya petani mandiri.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam menghadapi gejolak harga TBS yang saat itu terjadi di sejumlah wilayah.

Di Kotawaringin Timur, harga TBS dilaporkan mengalami penurunan cukup tajam. Harga yang sebelumnya hampir mencapai Rp3.000 per kilogram, disebut merosot ke kisaran Rp1.000 hingga Rp1.750 per kilogram.

Penurunan tersebut menjadi perhatian karena langsung berdampak terhadap pendapatan petani sawit yang mengandalkan hasil kebun sebagai sumber penghasilan.

DPRD Minta Gubernur dan Bupati Segera Duduk Bersama

Sudarsono meminta Gubernur Kalteng dan para bupati segera melakukan rembuk bersama pelaku usaha sawit untuk mencari langkah yang dapat ditempuh menghadapi kondisi tersebut.

Menurut dia, dialog antara pemerintah daerah, pengusaha dan wakil rakyat diperlukan agar persoalan harga TBS dapat dibahas secara lebih komprehensif.

“Itu dia yang saya bilang tadi. Kita minta kepada Gubernur, para Bupati mungkin segera rembuk juga dengan para pengusaha. Barangkali ada masukan-masukan yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat,” ujar Sudarsono, Selasa (2/6/2026).

Ia menilai aspirasi dari daerah akan lebih kuat apabila disusun melalui pembahasan bersama dengan melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan rantai usaha sawit.

Penurunan Harga Dikaitkan dengan Sentimen Kebijakan Ekspor

Gejolak harga TBS tersebut disebut diduga berkaitan dengan sentimen pasar terhadap wacana kebijakan ekspor satu pintu melalui lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kondisi tersebut kemudian ikut memengaruhi kekhawatiran di tingkat pelaku usaha dan petani.

Namun, Sudarsono menilai pemerintah daerah tetap perlu merespons dampaknya, terutama ketika penurunan harga sudah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari perkebunan sawit.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama pelaku usaha dan legislatif perlu membangun komunikasi agar kondisi di lapangan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat.

Jangan Sampai Petani Menanggung Dampaknya

Sudarsono menekankan pentingnya tindakan bersama untuk menghadapi persoalan tersebut. Menurut dia, keterlibatan pemerintah daerah, pengusaha dan wakil rakyat diperlukan agar tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah nyata.

“Karena melibatkan para pengusaha, melibatkan pimpinan daerah termasuk wakil-wakil rakyat ini penting. Maksud saya ada gerakan, ada tindakan itu agar ada masukan yang berarti untuk pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia juga meminta penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat tidak ditunda apabila kondisi harga TBS memang membutuhkan intervensi kebijakan.

“Kalau memang dirasa perlu disampaikan kepada pemerintah pusat ya harus segera dilakukan. Yang penting ini tidak boleh dibiarkan seperti ini, itu yang kita harapkan,” pungkasnya.

Bagi petani sawit mandiri, harga TBS menjadi salah satu faktor utama yang menentukan pendapatan dari kebun. Karena itu, penurunan harga hingga berada di kisaran Rp1.000–Rp1.750 per kilogram dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Dorongan DPRD Kalteng tersebut menempatkan persoalan harga TBS bukan hanya sebagai persoalan pasar, tetapi juga sebagai isu ekonomi masyarakat yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan pemerintah pusat.

AA3F4864-5C8D-4C02-B0C2-F53C75889A03