Jalan Nasional DAS Barito Rusak, DPRD Kalteng Desak BPJN Perlebar Jalur

Warga Perbaiki Jalan Nasional

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Kondisi jalan nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito mendapat sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Selain kualitas jalan yang dinilai perlu ditingkatkan, kapasitas ruas jalan juga dianggap sudah tidak sebanding dengan volume kendaraan yang melintas.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mendesak pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) segera meningkatkan kualitas sekaligus kapasitas jalan nasional di wilayah DAS Barito.

Menurut Purdiono, sejumlah ruas jalan nasional di kawasan tersebut kini menghadapi tekanan lalu lintas yang semakin tinggi. Kondisi itu diperparah dengan kerusakan pada sejumlah titik yang akhirnya menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Sekarang ini kan jalan-jalan nasional itu banyak yang tidak hanya kualitas, tapi kapasitas yang harus ditingkatkan. Mengingat banyak jalan-jalan di DAS Barito sudah tidak layak kapasitas, luas jalan itu harus diperlebar,” ujar Purdiono, Selasa (2/6/2026).

Jumlah Kendaraan Naik, Kapasitas Jalan Tak Mengimbangi

Purdiono menilai pertumbuhan jumlah kendaraan di Kalteng berlangsung cepat. Namun, pertumbuhan tersebut belum diikuti peningkatan infrastruktur jalan yang sebanding.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi bukan hanya kualitas permukaan jalan, tetapi juga kemampuan ruas jalan menampung kendaraan yang terus bertambah.

“Jumlah kendaraan meningkat, sementara jalannya tidak meningkat juga baik secara kualitas maupun kapasitas. Nah dengan berita yang tadi, kerusakan jalan nasional, kami sangat prihatin,” katanya.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah pusat karena jalan nasional memiliki fungsi penting dalam menghubungkan kawasan serta mendukung pergerakan orang dan barang.

Warga Urunan Timbun Jalan Rusak

Persoalan kerusakan jalan nasional juga memunculkan aksi swadaya masyarakat di jalur Trans Kalimantan.

Warga bersama para sopir angkutan melakukan gotong royong dan mengumpulkan dana untuk menimbun lubang besar di jalan poros yang rusak.

Aksi bertajuk “Rakyat Bantu Rakyat” tersebut berlangsung di Km 20 Jalan Nasional Trans Kalimantan yang menghubungkan Muara Teweh dan Banjarmasin, tepatnya di kawasan Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

Aksi warga tersebut kemudian menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial Instagram.

Bagi Purdiono, munculnya inisiatif masyarakat untuk memperbaiki jalan yang menjadi jalur mobilitas umum menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur tersebut membutuhkan perhatian lebih serius.

Truk PBS Juga Disorot

Selain persoalan peningkatan kapasitas dan anggaran perbaikan jalan, Purdiono menyoroti aktivitas kendaraan berat milik Perusahaan Besar Swasta (PBS), terutama perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Ia menilai kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension and over load (ODOL) dapat menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jalan apabila melintas di jalan umum.

Karena itu, Purdiono mendorong pemerintah membuat aturan yang lebih tegas terkait operasional kendaraan berat milik PBS di ruas jalan umum.

Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai penggunaan jalan umum oleh kendaraan perusahaan, termasuk tanggung jawab apabila aktivitas angkutan tersebut berkontribusi terhadap kerusakan jalan.

PBS Diminta Tak Membebani Masyarakat

Purdiono mempertanyakan apakah ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan tersebut turut digunakan oleh kendaraan angkutan perusahaan.

Jika memang digunakan, ia meminta pemerintah mempertimbangkan regulasi yang dapat membatasi operasional kendaraan PBS, terutama bagi perusahaan yang tidak ikut bertanggung jawab terhadap dampak penggunaan jalan.

“Nah yang menjadi perhatian juga, apakah jalan itu dilewati truk PBS atau tidak? Kalau dilewati oleh PBS tentu saja kita berharap ada aturan. Bisa ndak itu dibikin aturan agar PBS baik itu tambang maupun sawit jangan melalui jalan itu, jika mereka juga tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan, akhirnya masyarakat umum yang dirugikan,” tegasnya.

Menurut Purdiono, peningkatan kualitas jalan nasional harus berjalan beriringan dengan pengaturan lalu lintas kendaraan berat.

Dengan demikian, perbaikan jalan tidak hanya menyelesaikan kerusakan yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah kerusakan berulang akibat beban kendaraan yang melampaui kemampuan jalan.

Persoalan jalan nasional di DAS Barito kini menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan masyarakat umum, distribusi logistik serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada konektivitas antardaerah.

AA3F4864-5C8D-4C02-B0C2-F53C75889A03