Listrik Bergilir Rugikan UMKM, DPRD Kalteng Desak Kepastian PLN

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mendapat sorotan DPRD karena dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi menyampaikan keberatan tersebut, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Menurut Junaidi, masyarakat membutuhkan kepastian pasokan listrik karena banyak kegiatan ekonomi bergantung pada energi listrik.

Pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena kegiatan produksi, penyimpanan produk maupun pelayanan kepada konsumen banyak menggunakan peralatan listrik.

DPRD mempertanyakan penerapan pemadaman bergilir di Kalteng mengingat daerah ini memiliki kapasitas pembangkit yang dinilai cukup besar.

Total kapasitas sejumlah pembangkit disebut mencapai lebih dari 600 megawatt (MW), sedangkan kebutuhan listrik Kalteng ketika beban puncak berada di kisaran 190 MW.

DPRD menilai apabila terdapat persoalan kekurangan pasokan di wilayah lain dalam sistem kelistrikan yang terhubung dengan Kalteng, penyelesaiannya jangan sampai justru membebani masyarakat daerah penghasil energi.

PLN diminta memberikan penjelasan terbuka terkait kondisi sistem kelistrikan dan penyebab pemadaman.

Selain itu, jadwal maupun informasi gangguan harus disampaikan dengan jelas agar masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan antisipasi.

DPRD berharap persoalan pasokan segera ditangani sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu oleh pemadaman berulang.