Perpres Ojol 2026 Terbit, Komdigi Siapkan Aturan Transparansi Tarif

Aturan Baru Ojol Bagi Kewenangan Kementerian

CYRUSTIMES, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan aturan teknis mengenai biaya jasa dan transparansi harga layanan pengantaran barang serta makanan berbasis aplikasi atau ojek online (Ojol) setelah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendapat kewenangan untuk mengatur layanan pengantaran barang dan makanan, termasuk mekanisme pembentukan harga oleh perusahaan platform. Aturan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan rencana itu setelah rapat koordinasi tindak lanjut Perpres Ojol di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Nezar, pengaturan tersebut diarahkan untuk memperjelas biaya jasa yang berlaku serta meningkatkan perlindungan bagi pengemudi. Komdigi juga telah melakukan simulasi sebagai bagian dari persiapan penyusunan aturan turunan.

Kewenangan Tarif Dibagi Dua Kementerian

Pemerintah membagi kewenangan pengaturan berdasarkan jenis layanan transportasi digital. Kementerian Perhubungan menangani pengangkutan orang beserta tarifnya, sedangkan Komdigi menangani layanan pengantaran barang dan makanan.

Pembagian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mencakup hubungan kemitraan, sistem elektronik, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan, kementerian terkait akan menyusun aturan pelaksanaan sesuai kewenangannya. Pemerintah menargetkan peraturan turunan tersebut selesai paling lambat 31 Desember 2026.

Dengan pembagian itu, pengaturan tarif penumpang dan biaya layanan kurir tidak seluruhnya berada di bawah satu kementerian.

Transparansi Harga Menjadi Fokus Komdigi

Nezar Patria mengatakan, aturan teknis Komdigi nantinya akan menjelaskan mekanisme pembentukan harga oleh platform digital. Pemerintah ingin pengemudi memiliki kejelasan mengenai biaya jasa yang berlaku dalam layanan pengantaran.

Selain transparansi, aturan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dan memperkuat perlindungan terhadap risiko pekerjaan.

Namun, besaran dan mekanisme tarif layanan pengantaran barang serta makanan masih menunggu ketentuan teknis yang disiapkan pemerintah. Karena itu, penerbitan Perpres belum berarti seluruh rincian operasional layanan tersebut telah ditetapkan dalam satu aturan yang lengkap.

Potongan Platform Maksimal 8 Persen untuk Ojol

Dalam pengaturan transportasi penumpang, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut ketentuan biaya platform maksimal 8 persen telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026.

Ketentuan tersebut perlu dibedakan dari aturan tarif pengantaran barang dan makanan yang sedang disiapkan Komdigi. Keduanya berada dalam pembagian kewenangan yang berbeda.

Pemerintah juga menyiapkan koordinasi lintas kementerian agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan ketidaksinkronan antara aturan transportasi, kemitraan, dan layanan digital.

Forum Koordinasi Disiapkan

Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, dan Komdigi akan membentuk forum komunikasi atau sekretariat bersama yang diketuai Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Forum tersebut bertugas menyelaraskan pelaksanaan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 dan mengoordinasikan kebijakan antarkementerian.

Bagi pengemudi ojek online dan kurir, tahap berikutnya yang perlu diperhatikan adalah penerbitan aturan turunan. Ketentuan tersebut akan menentukan bagaimana transparansi harga, biaya jasa, dan perlindungan pengemudi diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Sampai aturan teknis diumumkan, rincian pelaksanaan layanan pengantaran barang dan makanan masih menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan pemerintah.