Sekjen hingga Pejabat Humas Kementerian PU Dikabarkan Dimutasi

Isu Mutasi Pejabat Kementrian PU

CYRUSTIMES, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali diterpa polemik. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto hingga sejumlah pegawai senior pada bagian hubungan masyarakat dikabarkan masuk dalam daftar mutasi ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa.

Informasi tersebut ramai beredar melalui media sosial setelah bocornya surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat, yang turut mencantumkan nama anggota keluarganya.

Namun, hingga Senin, 13 Juli 2026, belum ada keterangan resmi Kementerian PU yang mengonfirmasi kebenaran daftar mutasi tersebut maupun alasan di balik perpindahan para pegawai.

Karena itu, kabar mutasi dan dugaan keterkaitannya dengan kebocoran dokumen perjalanan dinas masih harus ditempatkan sebagai informasi yang belum terverifikasi.

Sekjen Dikabarkan Dipindahkan ke Papua

Nama Apri Artoto menjadi salah satu yang paling disorot. Sekjen Kementerian PU itu disebut akan dipindahkan ke Papua dan mengalami penurunan jabatan menjadi staf.

Kabar tersebut berasal dari unggahan akun media sosial yang kemudian dikutip sejumlah media. Belum diketahui apakah telah terbit surat keputusan resmi mengenai perubahan jabatan Apri.

Apri sebelumnya menyatakan Kementerian PU telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri sumber kebocoran dokumen perjalanan dinas Menteri PU.

Ia mengatakan penelusuran dilakukan untuk mengetahui apakah dokumen tersebut tersebar dari lingkungan internal atau eksternal kementerian.

Apabila kebocoran terbukti berasal dari internal, pegawai yang terlibat disebut dapat dikenai sanksi disiplin sesuai ketentuan. Namun, proses pemeriksaan ketika itu masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan.

Pegawai Humas Masuk Daftar

Selain Apri, sejumlah pegawai yang disebut bekerja pada bidang hubungan masyarakat, kerja sama luar negeri, dan perencanaan anggaran juga dikabarkan dipindahkan.

Nama-nama yang beredar antara lain:

1. Tegar Rizkiadi, dikabarkan dimutasi ke Maluku Utara.
2. Fransiska Dini, dikabarkan dipindahkan ke Papua Barat.
3. Indri Damayanti, dikabarkan dimutasi ke Nusa Tenggara Timur.
4. Lisniari Munthe, dikabarkan dipindahkan ke Maluku.
5. Wibisono Sularso, dikabarkan dimutasi ke Kalimantan Utara.
6. Daswandi Indra, dikabarkan dipindahkan ke Papua Barat.
7. Andika Jaya Arsyadin, dikabarkan dimutasi ke Surabaya.

Daftar tersebut berasal dari informasi yang beredar di media sosial dan belum disertai dokumen keputusan mutasi yang telah diverifikasi secara terbuka.

Sejumlah nama dalam daftar itu disebut telah mengabdi cukup lama di Kementerian PU. Tegar Rizkiadi, misalnya, disebut telah bekerja sekitar 15 tahun dalam bidang administrasi kerja sama internasional.

Indri Damayanti juga disebut telah bertugas sekitar 15 tahun sebagai pejabat hubungan masyarakat pemerintah. Sementara beberapa pegawai lainnya disebut mempunyai pengalaman lebih dari satu dekade di lingkungan kementerian.

Muncul Seusai Surat Kunker Bocor

Kabar mutasi mencuat setelah beredarnya dokumen mengenai rencana perjalanan Menteri PU Dody Hanggodo ke New York.

Dokumen itu menjadi perhatian karena memuat nama istri dan anak Menteri PU dalam rombongan perjalanan. Waktu perjalanan juga dikaitkan dengan penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Polemik kemudian berkembang menjadi pertanyaan mengenai tujuan perjalanan, sumber pembiayaan anggota keluarga, dan alasan nama mereka tercantum dalam dokumen kedinasan.

Di tengah sorotan tersebut, muncul informasi bahwa pegawai pada Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri serta bagian humas menjadi pihak yang paling terdampak mutasi.

Sebagian warganet lantas menduga perpindahan pegawai berkaitan dengan kebocoran dokumen internal. Akan tetapi, belum ada bukti resmi yang menunjukkan hubungan langsung antara kedua peristiwa tersebut.

Belum Bisa Disebut Sanksi

Kabar mutasi yang beredar belum dapat disimpulkan sebagai sanksi terhadap pihak yang diduga membocorkan surat perjalanan dinas.

Mutasi ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, pengembangan karier, kompetensi, serta evaluasi jabatan.

Karena itu, diperlukan dokumen resmi dan penjelasan Kementerian PU untuk memastikan status, tujuan, dan dasar setiap perpindahan pegawai.

Tanpa klarifikasi, waktu munculnya kabar mutasi yang berdekatan dengan polemik kebocoran dokumen berpotensi menimbulkan spekulasi.

Terlebih, sejumlah pegawai yang disebut masuk daftar mutasi bekerja pada unit yang berkaitan dengan komunikasi publik dan pengurusan kerja sama luar negeri.

Pengamat Ingatkan Sistem Merit

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengingatkan agar mutasi ASN tidak dilakukan sebagai respons reaktif terhadap kritik atau polemik publik.

Menurutnya, apabila benar perpindahan tersebut berkaitan dengan bocornya dokumen perjalanan dinas, langkah itu berpotensi bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi.

Ia menilai polemik tersebut seharusnya dijadikan pembelajaran bagi institusi pemerintah untuk memperkuat transparansi, khususnya terkait perjalanan luar negeri pejabat negara.

Pengelolaan karier ASN semestinya dilakukan berdasarkan sistem merit dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, analisis jabatan, serta analisis beban kerja.

Mutasi juga tidak semestinya digunakan sebagai hukuman sebelum adanya pemeriksaan yang objektif dan keputusan disiplin yang sah.

Kementerian PU Perlu Beri Penjelasan

Kementerian PU perlu menjelaskan apakah benar Apri Artoto dan sejumlah pegawai humas telah atau akan dimutasi.

Penjelasan juga diperlukan mengenai jabatan baru, lokasi penugasan, dasar evaluasi, serta apakah perpindahan itu merupakan rotasi rutin atau berkaitan dengan proses pemeriksaan internal.

Apabila daftar yang beredar tidak benar, kementerian perlu segera menyampaikan bantahan untuk melindungi para pegawai yang namanya telah tersebar.

Sebaliknya, apabila mutasi benar dilakukan, pemerintah perlu membuktikan bahwa keputusan tersebut sesuai sistem merit dan tidak menjadi bentuk tekanan terhadap pegawai akibat polemik yang sedang berkembang.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ditemukan pengumuman resmi Kementerian PU yang mengesahkan daftar nama dan lokasi mutasi tersebut.