BPJS Kesehatan Dapat Tambahan Rp20 Triliun, Rp10 Triliun Cair Oktober

Pemerintah Suntik Rp20 Triliun

CYRUSTIMES, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran Rp20 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Dana tersebut dijadwalkan cair dalam dua tahap, yakni Rp10 triliun pada Oktober 2026 dan Rp10 triliun pada November 2026.

Tambahan anggaran itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026. Pemerintah menyatakan pendanaan tersebut diperlukan agar BPJS Kesehatan tetap mampu membayar layanan fasilitas kesehatan dan menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, tambahan dana tersebut berbeda dari anggaran pemerintah untuk membayar iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan sekitar Rp47 triliun untuk membiayai iuran peserta PBI. Dengan tambahan Rp20 triliun, dukungan APBN melalui kedua komponen tersebut diperkirakan mencapai Rp67 triliun hingga Rp68 triliun.

Pembayaran layanan kesehatan menjadi perhatian

Kebutuhan tambahan dana berkaitan dengan kesenjangan antara penerimaan iuran dan biaya manfaat pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito sebelumnya menyampaikan, penerimaan iuran tercatat sekitar Rp118 triliun, sedangkan biaya manfaat pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan mencapai Rp132 triliun.

Selisih sekitar Rp14 triliun tersebut mencerminkan tekanan arus kas dalam pembiayaan layanan peserta JKN.

BPJS Kesehatan menyebut peningkatan pemanfaatan layanan, termasuk pembiayaan penyakit berbiaya tinggi seperti penyakit jantung, kanker, dan gagal ginjal, turut memengaruhi kenaikan biaya pelayanan.

Pemerintah dorong peserta aktif membayar iuran

Selain tambahan anggaran, pemerintah mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran iuran dan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran berdasarkan data yang berlaku.

Data yang disampaikan pemerintah pada akhir September 2026 mencatat jumlah peserta BPJS Kesehatan sekitar 285 juta jiwa, dengan tingkat keaktifan mencapai 80,6 persen.

BPJS Kesehatan juga mengungkapkan masih terdapat sekitar 52 juta peserta yang tidak aktif membayar iuran. Peningkatan kepesertaan aktif dinilai dapat membantu memperkuat penerimaan program JKN.

Suntikan dana Rp20 triliun diharapkan membantu menjaga pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Namun, keberlanjutan pembiayaan JKN juga membutuhkan pengelolaan biaya, peningkatan kepatuhan iuran, dan pengawasan agar dana digunakan secara tepat.

Tambahan anggaran tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan.